Breaking News
Beranda » Terkini » Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS

Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 1 Jun 2026

Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS, GSBK Desak Kejagung Usut Dugaan Kerugian Rp1,3 Triliun di BTN

Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali melakukan penggeledahan sekaligus penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS), perusahaan pengembang perumahan yang diketahui menerima kucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

PT BAS merupakan pengembang yang mengerjakan proyek perumahan Citra Swarna Grande (CSG) dan Kartika Residence. Perusahaan tersebut disebut menerima fasilitas pembiayaan KPR senilai ratusan miliar rupiah dari BTN.

Menanggapi langkah Kejari Karawang tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyampaikan apresiasi atas upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kejaksaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Karawang yang kembali melakukan penggeledahan dan penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS),” kata Febri dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Febri juga mendorong Kejaksaan Agung untuk turut menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program KPR Subsidi atau KPR Simple yang melibatkan pengembang PT BAS maupun PT Banua Anugerah Sejahtera.

Menurutnya, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK menemukan potensi kerugian yang mencapai Rp1,3 triliun yang berkaitan dengan pelaksanaan program KPR tersebut.

“Kejaksaan Agung jangan mau kalah dengan Kejari Karawang. Kejagung harus membuka penyelidikan atas temuan dalam IHPS II Tahun 2025. BPK telah menemukan potensi kerugian mencapai Rp1,3 triliun yang berkaitan dengan program KPR Simple yang dijalankan bersama pengembang PT BAS maupun PT Banua Anugerah Sejahtera,” ujar Febri.

Ia menilai laporan audit BPK telah memberikan data yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Laporan audit BPK ini sudah siap saji. Pihak Kejagung tinggal melakukan pemanggilan terhadap manajemen BTN, mulai dari Direktur Utama hingga jajaran komisaris,” tegasnya.

Dalam laporan tersebut, lanjut Febri, BPK menemukan masih banyak sertifikat rumah milik debitur KPR yang belum selesai dan tertahan pada sejumlah pihak ketiga. Sertifikat tersebut disebut berada di pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.

Selain persoalan sertifikat, BPK juga mengungkap adanya 1.215 debitur KPR dengan baki debet mencapai Rp628,45 miliar yang diduga menggunakan modus pinjam nama. BPK juga menemukan indikasi proses persetujuan kredit yang disusun oleh pihak pengembang menggunakan data debitur yang tidak valid.

“Akibat berbagai permasalahan tersebut, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar akibat proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut,” kata Febri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen BTN maupun pihak PT Bumi Arta Sedayu terkait penggeledahan yang dilakukan Kejari Karawang dan berbagai temuan yang tercantum dalam laporan audit BPK tersebut.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Satu-Satunya Disita Pemerintah, Seorang Nenek Menuntut Keadilan, Perampasan Aset Berdasarkan Tuduhan 

    Rumah Satu-Satunya Disita Pemerintah, Seorang Nenek Menuntut Keadilan, Perampasan Aset Berdasarkan Tuduhan 

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, seorang nenek menuntut keadilan karena rumah miliknya dirampas pemerintah hanya berdasarkan tuduhan. Jakarta — Nasib yang dialami Justina Elawitachya sungguh memilukan. Di usia 67 tahun, ketika kebanyakan orang berharap dapat menikmati masa tua dengan tenang bersama keluarga dan cucu-cucu, Justina justru harus berjuang mempertahankan satu-satunya rumah yang […]

  • PT Fast Beauty Indonesia Gelar Program CSR di SMKN 74 Jakarta Selatan

    PT Fast Beauty Indonesia Gelar Program CSR di SMKN 74 Jakarta Selatan

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    JAKARTA, 5 Februari 2026 — PT Fast Beauty Indonesia menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk Glow Up with Knowledge di SMKN 74 Jakarta Selatan. Program ini bertujuan memberikan edukasi dasar mengenai perawatan kulit yang aman sekaligus memperkenalkan peluang karier di industri kecantikan kepada siswa.

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

  • Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Pemilik saham Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma, meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk menghentikan dan membatalkan seluruh tindakan penyitaan atas aset pribadinya, karena dinilai keliru secara hukum dan menyimpang dari pokok perkara kasus BLBI. Menurut Andri, akar persoalan yang selama ini diabaikan adalah fakta hukum bahwa Bank Centris Internasional […]

  • Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan menyoroti kebijakan dana desa untuk koperasi desa Merah Putih.  JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan 58,03 persen Dana Desa tahun 2026 wajib dialokasikan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi […]

  • BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    • calendar_month Jum, 28 Agu 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp414.949.500 untuk pengembangan sarana dan prasarana Masjid Jami Al-Fajri di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut diserahkan Pemimpin Cabang BRI […]

expand_less