Breaking News
Beranda » Terkini » Mumpung Pakai Seragam Kejaksaan dan Dipercaya Pimpinan Memimpin di Daerah

Mumpung Pakai Seragam Kejaksaan dan Dipercaya Pimpinan Memimpin di Daerah

  • account_circle Beng Aryanto
  • calendar_month 12 jam yang lalu

Erich Folanda Raih PKBM Award 2026, Dorong Pendidikan Nonformal Berbasis Industri 

Jakarta – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Erich Folanda, S.H., M.Hum, meraih PKBM Award 2026 setelah mendorong model pendidikan nonformal berbasis industri untuk menjawab persoalan ijazah dan keterampilan kerja di masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif Erich mengembangkan program kolaboratif berbasis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengintegrasikan pendidikan kesetaraan dengan pelatihan keterampilan.

Program ini mulai dijalankan sejak Erich dilantik sebagai Wakajati Kalimantan Barat pada Agustus 2025. Terinspirasi dari pidato Presiden Prabowo yang mendorong perluasan akses pendidikan bagi masyarakat seluas-luasnya seperti sekolah rakyat,  Erich Folanda melihat banyak masyarakat belum memiliki ijazah, sementara dunia kerja mensyaratkan hal tersebut.

“Banyak masyarakat tidak memiliki ijazah, padahal itu menjadi syarat masuk kerja. Di sisi lain, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan,” ujar Erich, Kamis (23/4).

Melalui program ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggandeng Forum Komunikasi PKBM dan sektor swasta. Model yang diterapkan menggabungkan pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, B, dan C) dengan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Berbeda dari pendekatan konvensional, program ini tidak bertumpu pada bantuan dana. Perusahaan dilibatkan melalui penyediaan alat pelatihan, tenaga instruktur, serta dukungan teknis.

“Tidak perlu bantuan uang. Cukup alat dan pelatih profesional dari perusahaan,” kata Erich.

Peserta program akan memperoleh ijazah resmi dari dinas pendidikan serta sertifikat keterampilan. Program ini terbuka bagi seluruh kalangan tanpa batasan usia, termasuk mantan narapidana.

Untuk menjaga kualitas lulusan, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja turut dilibatkan dalam proses evaluasi dan penyaluran tenaga kerja. Peserta yang belum memenuhi standar akan mengikuti pembinaan lanjutan.

Selain Erich, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan juga menerima penghargaan sebagai instansi peduli pendidikan nonformal sekaligus Bapak Asuh PKBM di Kalimantan Barat.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses kerja bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

  • Penulis: Beng Aryanto
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audit BPK Dilanggar, Ada Apa DPR Malah Bela Perpu Warisan Orba

    Audit BPK Dilanggar, Ada Apa DPR Malah Bela Perpu Warisan Orba

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penolakan DPR RI terhadap uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 memicu kritik keras dari Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional. Menurutnya, DPR tidak memahami secara utuh fakta-fakta penting, terutama hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang justru membantah adanya utang negara dalam kasus ini. “DPR tidak tahu—atau pura-pura tidak tahu—bahwa […]

  • Ah, Gila! CCTV di Toilet Siswi SMA

    Ah, Gila! CCTV di Toilet Siswi SMA

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Kecanggihan teknologi seringkali dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat tindak kejahatan. Termasuk CCTV. CCTV yang biasanya bermanfaat untuk mencegah, bahkan menjadi bukti kejahatan, ternyata dimanfaatkan untuk perbuatan tidak terpuji. CCTV dipasang di toilet siswi sebuah SMA. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk mengintip aktivitas siswi sekolah tersebut. Beruntung kasus itu sudah terbongkar berkat pemberitaan masif […]

  • PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

    PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Penetapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan proyek RSUD Ponorogo memicu reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi PUKAT-DESA (Pusat Kajian dan Advokasi Transparansi Desa) menilai bahwa praktik korupsi di Ponorogo tidak berhenti pada lingkaran elite kabupaten, tetapi telah mengakar […]

  • Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

    Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Ini skandal kasasi palsu.  Ini ujian nyata Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Ada sesuatu yang membuat publik emosi dalam kasus Bank Centris Internasional. Bukan sekadar ganjil—melainkan berbahaya. Karena untuk pertama kalinya, publik dihadapkan situasi paling ekstrem dalam sistem hukum: Seseorang dikalahkan di pengadilan bukan oleh fakta, bukan oleh hukum—tetapi oleh putusan yang sesungguhnya tidak pernah ada. […]

  • Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

    Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses jual beli lahan transmigrasi seluas 23 hektare di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/501/XII/2025 /SPKT/POLRES LAHAT/POLDA SUMATERA SELATAN. Pelapor diketahui bernama Haruniadi Puspita Yuda (50), […]

  • Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan menyoroti kebijakan dana desa untuk koperasi desa Merah Putih.  JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan 58,03 persen Dana Desa tahun 2026 wajib dialokasikan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi […]

expand_less