Breaking News
Beranda » Terkini » Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

  • account_circle TCON
  • calendar_month Ming, 19 Apr 2026

Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, CBA Minta KPK Turun Tangan

Sorotan tajam tertuju pada anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2025 menelan anggaran hingga lebih dari Rp1,5 miliar. Center For Budget Analysis (CBA) menilai besarnya anggaran tersebut tidak wajar dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Empat Lawang mulai melakukan proyek rehabilitasi rumah dinas khusus Ketua DPRD dengan anggaran awal sebesar Rp750 juta.

Dalam proses lelang, proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan kontraktor konstruksi Harry Bersaudara, yang merupakan perusahaan lokal di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Nilai kontrak hasil negosiasi tercatat sebesar Rp743 juta.

Namun menurut Uchok Sky, angka tersebut bukanlah keseluruhan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dari uang rakyat.

“Anggaran rehab bukan hanya sebesar Rp743 juta. Secara total, anggaran rehab rumah Ketua DPRD memakan pajak rakyat sebesar Rp1,5 miliar lebih,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Ahad (19/4/2026).

Ia menilai nomenklatur proyek yang hanya berupa rehabilitasi sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Menurutnya, proyek tersebut bukan pembangunan gedung baru, melainkan hanya perbaikan rumah dinas yang sudah ada.

“Anggaran Rumah Ketua DPRD Empat Lawang ini sungguh mahal, dan harganya setinggi langit, padahal nomenklaturnya bukan pembangunan tapi rehab. Wah, luar biasa. Ini bukan proyek membangun gedung pencakar langit, bukan juga membangun istana kerajaan, melainkan cuma rehab alias perbaikan rumah dinas yang sudah ada,” katanya.

CBA juga menyoroti sejumlah item anggaran yang dinilai janggal, terutama pada bagian pagar dan conblock. Tercatat, rehab pagar dan conblock mencapai Rp300 juta, ditambah lagi dengan rehab pagar Ketua DPRD sebesar Rp200 juta.

Menurut Uchok, angka tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait kewajaran penggunaan anggaran.

“Masa rehab pagar dan conblock sebesar Rp300 juta, kemudian ada lagi rehab pagar Ketua DPRD sebesar Rp200 juta. Melihat ‘kemewahan’ rehab yang jauh dari kata wajar ini, CBA meminta KPK untuk segera turun tangan. Bukan untuk ikut mengecat pagar, tapi untuk menyelidiki: benarkah pagar dan conblock itu harganya semahal itu, atau ini hanya cara kreatif untuk mencari keuntungan,” sindirnya.

Ia menambahkan, kondisi ini sangat ironis jika dibandingkan dengan realitas sosial masyarakat Empat Lawang yang masih menghadapi persoalan kemiskinan.

“Ironisnya, sementara rumah pejabat dipercantik dengan anggaran miliaran rupiah, angka kemiskinan di Empat Lawang masih cukup tinggi, mencapai 10,51 persen pada tahun 2024,” tutup Uchok Sky.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta- Sorotan publik terhadap sektor haji kembali menguat seiring mencuatnya kasus yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai “anomali” berupa penahanan rumah memicu kritik luas dari berbagai kalangan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) hingga akademisi seperti Djohermansyah Djohan menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, khususnya pada sektor […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Audit BPK dari bukti BPPN, Audit BPK nomor 34 Tahun 2006, dan dokumen Mahkamah Agung, menunjukkan Bank Centris maupun Andri Tedjadharma tidak menerima dana BLBI, namun tuduhan sebagai obligor tetap dilekatkan selama hampir tiga dekade. Jakarta – Andri kini berusia 70 tahun. Sejak 1998, ia hidup dengan satu label: penanggung utang negara dalam pusaran BLBI. […]

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

    Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Profesor Djohermansyah Djohan mengkritik kebijakan pemerintah terkait Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.  Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 58,03 persen Dana Desa tahun anggaran 2026 untuk pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari pakar otonomi daerah. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut […]

  • Besok, Demo Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan KITAS WNA di Bali Digelar

    Besok, Demo Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan KITAS WNA di Bali Digelar

    • calendar_month Ming, 14 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Demo Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan KITAS WNA di Bali Digelar 15 Juni JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi tersebut mengusung tuntutan agar pemerintah mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA), khususnya di Bali. Berdasarkan poster […]

expand_less