Di Usia 67 Tahun, Justina Memilih Menggugat Negara demi Mempertahankan Hak Asasinya
- account_circle TCON
- calendar_month Kam, 2 Jul 2026

Justina Elawitachya, berusia 67 tahun, memilih menggugat pemerintah karena telah menyita rumah pribadinya yang jelas melanggar hak asasinya. Ia tidak pernah punya utang ke negara. Tidak pernah menjadi personal garantie. Tidak pernah menjaminkan kemana pun.
Jakarta — Di usia yang tak lagi muda, Justina Elawitachya seharusnya menikmati hari-harinya dengan tenang di rumah yang telah lama menjadi miliknya. Namun, perempuan 67 tahun itu terpaksa berhadapan dengan proses hukum setelah rumahnya di kawasan Intercon, Jakarta Barat, disita dan diblokir KPKNL Jakarta.
Justina tidak pernah memiliki utang kepada negara, tidak pernah menjadi penjamin, dan tidak pernah menjaminkan rumah tersebut kepada siapa pun. Tapi, rumahnya disita tanpa dasar. Karenanya ia memilih mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada 2 Juli 2026, ditujukan kepada Kementerian Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.
Dalam gugatannya, Justina meminta pengadilan menghentikan penyitaan, mencabut pemblokiran sertifikat, sekaligus menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.
Rumah yang menjadi objek sengketa berdiri di atas tanah seluas 2.593 meter persegi di kawasan Taman Kebon Jeruk Intercon.
Menurut gugatan, sertifikat hak milik atas tanah tersebut terdaftar atas nama Justina dan hingga kini dokumen aslinya masih berada dalam penguasaannya. “Rumah milik Justina tidak pernah dijadikan agunan kepada bank, lembaga keuangan, maupun pihak lain,” kata Edi Winarto SH MH, kuasa hukum Justina.
Dalam dokumen gugatan, Justina juga menyatakan dirinya bukan debitur, bukan penanggung utang, bukan pemegang saham ataupun pengurus perusahaan, serta tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang dijadikan dasar penyitaan.
Menurutnya, namanya juga tidak pernah tercantum dalam amar putusan pengadilan mana pun sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar utang ataupun memberikan personal guarantee.
Peristiwa yang paling membekas baginya, menurut isi gugatan, terjadi pada 27 Agustus 2024 ketika petugas mendatangi rumahnya untuk melaksanakan penyitaan.
“Klien kami telah menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan tidak pernah dijaminkan. Karenanya, klien kami menolak menandatangani berita acara penyitaan maupun pemasangan papan sita,” jelas Edi Winarto.
Merasa haknya diabaikan, Justina mengaku telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak terkait. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkannya. Sementara itu, rumah yang menjadi tempat tinggalnya tetap berada dalam status sita dan blokir.
Bagi Justina, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif mengenai sertifikat tanah. Dalam gugatannya, ia mengaku mengalami tekanan batin, kecemasan, rasa takut, hingga terganggunya kesehatan akibat penyitaan yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum terhadap dirinya sebagai pemilik aset.
Ia juga mengaku kehilangan kesempatan memanfaatkan rumah tersebut karena tidak dapat dijual maupun disewakan selama status sita dan blokir masih melekat.
Melalui gugatan itu, Justina meminta majelis hakim menyatakan tindakan penyitaan dan rencana pelelangan atas rumahnya tidak sah, memerintahkan pencabutan blokir atas sertifikat hak miliknya, serta mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukannya.
Edi Winarto pun menambahkan, gugatan tersebut diajukan bukan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan kliennya, tetapi juga menjadi peringatan pemerintah tidak sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap aset milik pihak ketiga yang tidak pernah menjadi debitur maupun penjamin utang.
“Klien kami adalah pemilik sah rumah tersebut. Sertifikat asli masih berada di tangannya, rumah itu tidak pernah dijaminkan kepada siapa pun, dan nama beliau tidak pernah tercantum dalam amar putusan pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suatu utang. Karena itu, kami meminta pengadilan memulihkan hak-hak klien kami melalui proses hukum yang adil,” ujar Edi.
Menurutnya, perkara ini bukan sekadar sengketa kepemilikan aset, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara atas kepemilikan yang sah. “Kami percaya pengadilan akan memeriksa seluruh fakta dan alat bukti secara objektif sehingga keadilan dapat ditegakkan,” tutupnya.
- Penulis: TCON
