Breaking News
Beranda » Terkini » Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, DPRD dan CBA Nilai Tak Efektif serta Bermasalah Anggaran

Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, DPRD dan CBA Nilai Tak Efektif serta Bermasalah Anggaran

  • account_circle Ival
  • calendar_month Kam, 29 Jan 2026

Jakarta — Kebijakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masih ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan pelaksanaan OMC sebagai bagian dari penanganan banjir, bahkan ia menilai ada kesan sebagian pihak justru “senang” ketika Jakarta dilanda banjir.

OMC disebut Pemprov DKI sebagai langkah mitigasi untuk menekan intensitas hujan ekstrem saat potensi banjir meningkat. Namun kebijakan tersebut mendapat kritik dari DPRD DKI Jakarta dan lembaga pemantau anggaran.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menilai OMC tidak tepat sasaran dan berpotensi memboroskan anggaran daerah. Ia menyebut biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan.

“Ini kebijakan yang tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan uang,” ujar Lukmanul Hakim.

Kritik juga disampaikan Center for Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pola pelaksanaan OMC yang dinilai bermasalah, khususnya terkait peran BPBD DKI Jakarta dan BMKG.

“Saya gemes sekali dengan BPBD dan BMKG. Masa setiap kali Pramono Anung mau menangani banjir dengan OMC harus dimonopoli oleh BMKG,” kata Uchok, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, pelaksanaan OMC yang dilakukan secara swakelola tanpa mekanisme lelang berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Ia bahkan menduga adanya potensi tindak pidana korupsi.

“Ini pelanggaran berat, bahkan bisa diduga korupsi jika tidak dilelang oleh BPBD DKI Jakarta,” tegasnya.

Sebelumnya, CBA juga meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan atas pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dilaksanakan secara swakelola oleh BMKG.

Di sisi lain, efektivitas OMC kembali dipertanyakan setelah banjir tetap terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Pada Kamis (29/1/2026), tercatat sebanyak 18 RT terendam banjir meskipun operasi modifikasi cuaca telah dilakukan.

Banjir tersebut dipicu meluapnya debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari wilayah hulu, menyusul hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1/2026).

Kondisi ini memperkuat perdebatan publik mengenai efektivitas OMC, transparansi penggunaan anggaran, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir di Jakarta.

  • Penulis: Ival
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Andri Siap Pertaruhkan Nyawa Bila Ada Rekening Koran Bank Centris Internasional Terima Uang dari BI

    Andri Siap Pertaruhkan Nyawa Bila Ada Rekening Koran Bank Centris Internasional Terima Uang dari BI

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Pemohon uji materi Undang-undang nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kembali melontarkan suara keras terkait pemerintah yang masih menuduh dirinya sebagai obligor dan penanggung utang negara, berdasarkan salinan putusan kasasi palsu. Karena, Mahkamah Agung sendiri tidak pernah menerima permohonan perkaranya. Menurutnya mudah saja membuktikan kalau dirinya seorang obligor dan penanggung […]

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Dalam sidang uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN, yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/6) kemarin, Hinca Panjaitan justru meminta hakim MK untuk menolak permohonan pemohon—yang sejatinya adalah warga negara biasa (rakyat) yang sedang memperjuangkan haknya di hadapan konstitusi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan fundamental: mewakili siapa sebenarnya Hinca berbicara? Bila ia […]

  • Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kisah penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma berdasarkan surat keliru Kemenkeu. Tanpa putusan pengadilan yang sah, DJKN dan KPKNL disebut melakukan malpraktik administrasi negara. Simak fakta lengkapnya. Jakarta — Andri Tedjadharma dengan tegas menyebut adanya malpraktik administrasi negara yang serius dan berlarut-larut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan […]

  • PT Pelita Air Rugi USD 20 Juta, Direksi Tetap Terima Tantiem

    PT Pelita Air Rugi USD 20 Juta, Direksi Tetap Terima Tantiem

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — PT Pelita Air Service (PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), mencatat kerugian sebesar USD 20,1 juta pada tahun buku 2023, namun jajaran direksi perusahaan penerbangan milik negara tersebut tetap menerima tantiem dan remunerasi. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, kerugian PT PAS pada 2023 mencapai USD 20.107.160, sementara laba […]

  • Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Sudah terlalu lama bangsa ini berjalan di jalur ekonomi yang dirancang bukan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan segelintir elite—baik di dalam maupun luar negeri. Sistem keuangan dan perbankan yang kita jalani hari ini sebagian besar dibangun di atas utang, bunga, dan permainan angka. Padahal, semua kita tahu: sistem ini sering kali menjauhkan bangsa dari […]

expand_less