Breaking News
Beranda » Terkini » SBN Bisa Cair 50 Persen! BI Terancam Dirush Bank-Bank Nasional

SBN Bisa Cair 50 Persen! BI Terancam Dirush Bank-Bank Nasional

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 13 Nov 2025

Jakarta — Ancaman krisis baru mengintai pemerintahan Prabowo-Gibran. Praktik bank dalam bank di Bank Indonesia yang dulu terbongkar lewat audit BPK pada penyaluran BLBI, kini kembali disorot karena berpotensi mengguncang kepercayaan perbankan nasional.

Jika dibiarkan, efeknya bisa fatal: surat berharga negara (SBN) senilai Rp5.000 triliun—setara 50% dari total utang Indonesia—terancam dicairkan oleh bank-bank nasional.

Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional yang menjadi korban praktik tersebut, memperingatkan Presiden Prabowo agar tidak menutup mata. “Dulu, Pak Harto jatuh karena hal ini — makar ekonomi. Sampai sekarang, kemungkinan masih bercokol. Siapa yang bisa memastikan sudah tidak beroperasi?” tegas Andri.

Menurut Andri, praktik bank dalam bank di Bank Indonesia bisa memicu kepanikan sistemik. “Nasabah mereka akan memaksa mencairkan SBN-nya terhadap bank. Maka bank tidak bisa tidak—harus memenuhi permintaan itu. Akibatnya, bank-bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia juga akan ikut mencairkan SBN mereka. Dalam kondisi seperti ini, yang di-rush sebenarnya adalah Bank Indonesia sendiri,” jelasnya.

Andri memperkirakan, jika gejala ini meledak, potensi pencairan surat berharga bisa mencapai Rp5.000 triliun. “Ini karena ulah BI yang merusak sistem perbankan di bank sentral dengan menciptakan bank di dalam bank. Dampaknya, bank-bank kehilangan kepercayaan, BI kehilangan kredibilitas di mata dunia, dan efek domino-nya bisa menghantam bank-bank sentral lain,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu segera bertindak. “Saya minta Presiden Prabowo membentuk tim audit independen terhadap Bank Indonesia, melibatkan BPK dan akademisi ekonomi. Jangan tunggu sampai krisis meledak. Ini masalah kepercayaan dan kedaulatan moneter bangsa,” seru Andri.

Menurutnya, langkah transparan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan. “Kalau BI bersih, audit akan membuktikannya. Tapi kalau tidak, rakyat berhak tahu siapa yang bermain di balik sistem yang merusak stabilitas ekonomi negara,” tutup Andri dengan nada tegas.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kisah penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma berdasarkan surat keliru Kemenkeu. Tanpa putusan pengadilan yang sah, DJKN dan KPKNL disebut melakukan malpraktik administrasi negara. Simak fakta lengkapnya. Jakarta — Andri Tedjadharma dengan tegas menyebut adanya malpraktik administrasi negara yang serius dan berlarut-larut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan […]

  • “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Dalam sidang uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN, yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/6) kemarin, Hinca Panjaitan justru meminta hakim MK untuk menolak permohonan pemohon—yang sejatinya adalah warga negara biasa (rakyat) yang sedang memperjuangkan haknya di hadapan konstitusi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan fundamental: mewakili siapa sebenarnya Hinca berbicara? Bila ia […]

  • Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bank miliknya terbukti tidak terima BLBI. Tapi, tetap dilikuidasi pada 2004. Sebelumnya, diberhentikan operasinya di 1998. Setelah 20 tahun berlalu, giliran pemegang sahamnya kembali diburu. Harta pribadinya disita. Kok bisa? Klik.. Baca Selengkapnya

  • Mandaya Group dan Geron Bio Jalin Kerja Sama Bangun Laboratorium Berstandar GMP di Indonesia

    Mandaya Group dan Geron Bio Jalin Kerja Sama Bangun Laboratorium Berstandar GMP di Indonesia

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta — Mandaya Group dan perusahaan bioteknologi asal Korea Selatan, Geron Bio, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengembangan laboratorium berstandar Good Manufacturing Practices (GMP) di Indonesia. Acara penandatanganan berlangsung di Mandaya Royal Hospital, Tangerang Jumar (28/11 siang. Penandatanganan dilakukan Founder Mandaya Hospital Group, Dr. Ir. Edhijanto Widaja Taufik, MBA, M.Biomed  dan CEO GeronBio, Lee […]

  • Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah

    Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah Djohermansyah Djohan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, dan Pj. Gubernur Riau 2013-2014   Program Makan Bergizi Gratis digadang sebagai solusi stunting dan gizi buruk. Tapi di lapangan, yang banyak terdengar justru kritik: menu monoton, distribusi telat, anggaran membengkak, dan pemda yang mengurus anak sekolah tak […]

  • Ketua Dewan Pers Dorong Penyelesaian Damai Sengketa High Scope

    Ketua Dewan Pers Dorong Penyelesaian Damai Sengketa High Scope

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa selama jurnalis bekerja berdasarkan standar profesional dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik, maka proses pemberitaan tidak akan menimbulkan persoalan. “Selama jurnalis berpegang pada kode etik, tidak akan ada masalah. Penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme etik dan klarifikasi,” ujar Komarudin di Gedung Dewan Pers, saat menerima Vandryn, pemilik […]

expand_less