EKSKLUSIF | Putusan Inkrah, Siapa yang Menjamin Hak Ratusan Lender Jika Adrian Kembali ke Qatar?
- account_circle TCON
- calendar_month Jum, 7 Agu 2026
PN Jaksel memvonis tiga tahun Adrian Asharyanto Gunadi. Ada kabar setalah menjalani hukuman akan kembali ke Qatar.
Jakarta — Di tengah sepinya pemberitaan media arus utama mengenai putusan hukum terhadap Adrian Asharyanto Gunadi, tim redaksi memperoleh informasi mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya itu disebut-sebut akan kembali ke Qatar setelah menyelesaikan masa pidananya.
Informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Namun, jika informasi itu benar, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: siapa yang akan menjamin pertanggungjawaban kepada para lender yang dananya disebut dalam surat dakwaan mencapai lebih dari Rp2 triliun?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.
Sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 2025, Adrian diketahui berada di Qatar dan memiliki izin tinggal permanen. Untuk membawanya kembali ke Indonesia, aparat penegak hukum bahkan harus melibatkan kerja sama internasional melalui NCB Interpol Indonesia.
Kini perkara pidananya telah selesai. Adrian divonis tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding.
Namun, apakah berakhirnya perkara pidana otomatis berarti persoalan para lender juga selesai?
Justru di sinilah persoalan yang patut mendapat perhatian.
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebut dana masyarakat yang dihimpun melalui PT Putra Radhika Investama mencapai lebih dari Rp2 triliun. Jaksa juga menyatakan dana para lender tersebut belum dibayarkan oleh PT Putra Radhika Investama.
Akan tetapi, putusan pidana terhadap Adrian berujung pada hukuman penjara dan denda.
Lalu bagaimana dengan dana para lender? Apakah ada mekanisme pemulihan? Apakah terdapat aset yang disita atau dirampas untuk kepentingan pengembalian dana lender?
Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka tetap dapat ditagih?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin penting apabila informasi mengenai kemungkinan Adrian kembali ke Qatar benar adanya.
Sebab pengalaman sebelumnya menunjukkan, ketika Adrian berada di luar negeri, proses membawanya kembali ke Indonesia bukan perkara mudah. Aparat harus menempuh mekanisme kerja sama internasional.
Jika kelak Adrian kembali berada di luar yurisdiksi Indonesia, bagaimana negara memastikan pertanggungjawaban terhadap para lender tetap dapat ditegakkan?
Persoalan ini bukan semata mengenai kebebasan seorang terpidana setelah menjalani hukuman. Ini menyangkut pertanyaan besar: apakah vonis pidana terhadap seseorang otomatis menyelesaikan persoalan kerugian masyarakat yang dananya belum kembali?
Dari penelusuran tim redaksi, sejumlah gugatan perdata yang menyeret nama Adrian Asharyanto memang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun penelusuran terhadap perkara-perkara tersebut masih menyisakan pertanyaan:
Setelah vonis pidana berkekuatan hukum tetap, masih adakah perkara perdata yang dapat menjadi jalan bagi para lender untuk menuntut pertanggungjawaban Adrian?
Dan yang paling penting: Jika Adrian kembali ke Qatar, siapa yang akan memastikan hak para lender tidak ikut pergi bersamanya?
.
- Penulis: TCON
