Breaking News
Beranda » Terkini » Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 23 Feb 2026

Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan menyoroti kebijakan dana desa untuk koperasi desa Merah Putih. 

JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan 58,03 persen Dana Desa tahun 2026 wajib dialokasikan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan dari kalangan akademisi.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi ruang fiskal dan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, Dana Desa pada prinsipnya merupakan subsidi fiskal dari pemerintah pusat kepada desa dalam rangka memperkuat kapasitas dan otonomi asli desa.

“Desa memiliki otonomi asli. Dana Desa adalah bentuk subsidi negara untuk memperkuat kapasitas desa, bukan untuk membatasi ruang geraknya,” ujar Djohermansyah, Minggu (23/2/2026), di Jakarta.

Ia menjelaskan, selama ini desa relatif memiliki keleluasaan dalam menentukan penggunaan Dana Desa, seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar desa, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Namun dengan ketentuan baru, lebih dari separuh anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembentukan dan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih.

Djohermansyah memperkirakan, pemotongan anggaran itu dapat mencapai Rp600–800 juta per desa, sehingga dana yang tersisa untuk program lain berkisar Rp200–300 juta.

“Kalau dana tinggal segitu, ruang gerak pembangunan menjadi terbatas,” katanya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembentukan koperasi Merah Putih di sekitar 80 ribu desa dengan proyeksi penciptaan hingga dua juta lapangan kerja.

Secara konsep, koperasi dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil pertanian, distribusi barang, hingga pengelolaan gerai ritel.

Namun, Djohermansyah menilai penguatan koperasi membutuhkan kesiapan manajerial dan sumber daya manusia yang memadai.

“Pembangunan fisik mungkin bisa cepat selesai. Tetapi membangun manajemen koperasi yang profesional memerlukan waktu dan kompetensi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya risiko jika pembentukan koperasi dilakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan kesiapan masing-masing desa.

Menurutnya, pendekatan bertahap lebih realistis, dimulai dari desa yang telah memiliki koperasi aktif dan potensi ekonomi kuat, kemudian diperluas secara bertahap ke desa lain melalui penguatan kapasitas dan transfer pengetahuan.

“Kalau dipaksakan sekaligus, yang berhasil kemungkinan hanya sebagian,” kata dia.

Djohermansyah menegaskan, transformasi ekonomi desa merupakan tujuan strategis, namun implementasinya perlu tetap memperhatikan prinsip desentralisasi dan otonomi desa agar tidak menimbulkan hambatan pembangunan di tingkat lokal.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    PT Arunika Energi Indonesia Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

  • Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem Jakarta — Di era digital saat ini, memiliki website resmi seolah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga negara. Tak terkecuali Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang mengelola portal daring sebagai sarana informasi publik. Fungsinya jelas dan mulia: menjadi jendela transparansi, memuat berbagai aktivitas wakil rakyat—mulai dari rapat paripurna, […]

  • Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bank miliknya terbukti tidak terima BLBI. Tapi, tetap dilikuidasi pada 2004. Sebelumnya, diberhentikan operasinya di 1998. Setelah 20 tahun berlalu, giliran pemegang sahamnya kembali diburu. Harta pribadinya disita. Kok bisa? Klik.. Baca Selengkapnya

  • Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE, Shopee Live Jadi Senjata Utama Penetrasi Pasar

    Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE, Shopee Live Jadi Senjata Utama Penetrasi Pasar

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Diwakili 4 figur ternama, Ashanty, Aurelie Hermansyah, Mami Luise dan Ibnu Wardani, Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE. Jakarta – Tim Indonesia yang diperkuat oleh empat figur publik, yakni Ashanty, Aurelie Hermansyah, Mami Louisse dan Ibnu Wardani, tampil percaya diri dalam ajang global X THE LEAGUE Round 1 yang berlangsung pada 23 Maret […]

  • CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan  Program pemberian sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan harga pengadaan yang dinilai terlalu tinggi. Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung menelusuri proyek tersebut karena diduga terdapat indikasi mark up anggaran. Sorotan muncul […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

expand_less