Breaking News
Beranda » Terkini » LCC Empat Pilar MPR Menelan Anggaran Rp 30 M, CBA: Ini Proyek Raksasa

LCC Empat Pilar MPR Menelan Anggaran Rp 30 M, CBA: Ini Proyek Raksasa

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sel, 12 Mei 2026

CBA Bongkar Anggaran LCC Empat Pilar MPR 2026 Senilai Rp30,7 Miliar: “Ini Proyek Raksasa, Bukan Sekadar Cerdas Cermat”

JAKARTA, – Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti tajam alokasi anggaran fantastis dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026. Anggaran yang mencapai Rp30,7 miliar tersebut dinilai tidak masuk akal dan cenderung menjadi ajang “bancakan” uang negara.

​Kritik pedas ini mencuat menyusul insiden penilaian pada Final LCC Empat Pilar 2026 di Kalimantan Barat yang sempat memicu permohonan maaf dari Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Namun, bagi CBA, sekadar permintaan maaf tidak cukup untuk menutup kejanggalan angka yang dianggap “gemuk” tersebut.

​Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta pimpinan MPR RI menjelaskan secara terbuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik. Ia menilai angka Rp30,7 miliar sangat melukai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

​”Bukan hanya minta maaf, pimpinan MPR harus jelaskan kenapa anggaran LCC berubah jadi proyek raksasa. Anggarannya bikin melongo, totalnya tembus Rp30,7 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, tiga puluh miliar lebih hanya untuk satu lomba pengetahuan,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (12/5).

​Uchok merincikan beberapa pos anggaran yang dianggap tidak logis:

​Penyusunan Metode dan Soal: Dialokasikan sebesar Rp1,2 miliar. Uchok mempertanyakan urgensi biaya tersebut jika soal yang diajukan hanya seputar materi Empat Pilar yang lazim diajarkan di sekolah.
​Biaya Grand Final: Mencapai Rp3,5 miliar. “Apakah panggungnya dilapisi emas atau pesertanya diberi makan masakan koki bintang lima selama sebulan? Angka ini sangat tidak masuk akal,” sindirnya.

​Temuan yang paling krusial dari CBA adalah adanya indikasi penganggaran ganda pada pos Paket Produksi Lomba yang mencapai Rp20,9 miliar.

​Uchok mengungkapkan bahwa satu paket produksi LCC dibanderol sekitar Rp550 juta, sementara ada lagi anggaran untuk paket produksi Grand Final sebesar Rp4,6 miliar.

​”Ini sepertinya gaya kuno permainan anggaran; masuk dua kali, tercatat dua kali, dibayar dua kali. Benaran untuk kebutuhan acara, atau cuma cara halus memutar uang negara ke kantong-kantong tertentu? Pertanyaan ini wajar muncul karena angkanya terlalu gemuk,” jelasnya.

​Atas dasar temuan tersebut, CBA secara resmi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap proyek LCC Empat Pilar ini.

​”CBA meminta Kejaksaan Agung RI menggandeng auditor negara untuk membuka penyelidikan terhadap anggaran LCC Empat Pilar MPR RI 2026. Katanya untuk penguatan pemahaman kebangsaan, tapi realisasinya terbilang janggal. Diduga ada double budget maupun kebocoran anggaran yang serius,” pungkas Uchok Sky Khadafi.**

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lift: Film Dari Festival Internasional ke Uji Pasar Bioskop Indonesia

    Lift: Film Dari Festival Internasional ke Uji Pasar Bioskop Indonesia

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Film “Lift” akan tayang di Bioskop 26 Februari.  Jakarta — Di tengah dominasi

  • Ini Dia! Ancaman Kedaulatan Nasional

    Ini Dia! Ancaman Kedaulatan Nasional

    • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Pada 20 Januari 2025, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump telah keluar dari organisasi kesehatan dunia, WHO. Keluarnya AS ini upaya melindungi diri dari perjanjian pandemi WHO yang dinilai akan menjadi ancaman kedaulatan nasional. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah tidak menyadari perjanjian pandemi WHO ancaman kedaulatan nasional ini? Baca selengkapnya di sini

  • Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Badan Pekerja MPR periode 1999–2002, Rully Chairul Azwar, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara di Jakarta, Minggu (4/1/2026). Menurut Rully, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa menentukan mekanisme pemilihan secara […]

  • Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Andri Tedjadharma, pemegang saham dan komisaris Bank Centris Internasional (BCI), melaporkan adanya putusan kasasi palsu dan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan beberapa putusan pengadilan, termasuk adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 yang dipastikan palsu, Putusan Pengadilan Negeri No. 171/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan […]

  • Uchok Sky Khadafi: Soroti Kasasi Jaksa Soal Putusan Bebas

    Uchok Sky Khadafi: Soroti Kasasi Jaksa Soal Putusan Bebas

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti tajam upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Andy Widya Susatyo.

  • After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    After 16 years of its absence, a copy of the Supreme Court’s (MA) cassation verdict No. 1688/K/Pdt/2003 suddenly appeared and was used by the government to seize the personal assets of Andri Tedjadharma, a shareholder of Bank Centris International. Andri strongly suspects that this verdict is not an authentic one but rather a fake, created […]

expand_less