Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi
- account_circle TCON
- calendar_month Kam, 2 Jul 2026

Penyitaan rumah Justina perbuatan melawan hukum. Melanggar perlindungan hak milik pribadi.
Jakarta — Rabu (1/7) siang kemarin, kami kembali menyambangi Andri Tedjadharma di kediamannya di kawasan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Andri duduk di kursi berlapis kulit di ruang tengah. Di atas meja tampak plastik berisi obat-obatan, secangkir air putih, serta beberapa lembar dokumen yang menjadi bagian dari perjuangan hukumnya.
Tubuhnya semakin kurus. Sejak kembali dari rumah sakit beberapa pekan lalu, rutinitas hidupnya berubah. Ia tak lagi beraktivitas di luar rumah. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya. Sorot matanya tetap memancarkan keteguhan dalam memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai kebenaran.
Di ruang tengah itu, diiringi alunan musik instrumentalia yang lembut, Andri bersama Edi Winarto, SH, MH, tampak serius membahas materi gugatan perlawanan hukum atas penyitaan rumah milik istrinya, Dra. Justina Elawitachya.
“Penyitaan rumah milik Justina oleh KPKNL kami nilai sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Tindakan itu melanggar perlindungan hak milik pribadi yang dijamin oleh konstitusi kita,” tegas Edi Winarto, yang akrab disapa Edo.
Menurut Edo, perlindungan hak milik pribadi ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Edo menjelaskan, rumah yang menjadi objek penyitaan tersebut merupakan milik Justina Elawitachya dan tidak pernah dijadikan jaminan kepada pihak mana pun. Rumah itu juga tidak pernah diagunkan untuk fasilitas kredit, termasuk tidak pernah menjadi objek personal guarantee atau jaminan pribadi kepada siapa pun.
Ia menegaskan, penyitaan terhadap rumah tersebut semata-mata dikaitkan dengan penerapan PP 28, bukan karena rumah itu merupakan aset yang pernah dijaminkan. Padahal, menurutnya, tidak ada satu pun amar putusan pengadilan yang menyatakan rumah milik Justina dapat disita atau dieksekusi.
“Dokumen asli dan sertifikat hak milik rumah hingga saat ini masih berada di tangan Ibu Justina. Hal itu semakin menguatkan bahwa rumah tersebut tidak pernah dijaminkan kepada pihak mana pun,” ujar Edo.
Atas dasar itulah, tim kuasa hukum mengajukan gugatan perlawanan untuk meminta pengadilan menguji legalitas penyitaan tersebut dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan Justina yang dinilai telah dirampas tanpa dasar hukum yang sah.
Menurut Edo, hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, terlebih terhadap aset yang tidak pernah dijadikan jaminan, tidak pernah menjadi objek personal guarantee, serta tidak pernah dinyatakan dapat disita dalam amar putusan pengadilan mana pun.
- Penulis: TCON
