Breaking News
Beranda » Hukum » Di Usia 67 Tahun, Justina Memilih Menggugat Negara demi Mempertahankan Hak Asasinya

Di Usia 67 Tahun, Justina Memilih Menggugat Negara demi Mempertahankan Hak Asasinya

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 2 Jul 2026

Justina Elawitachya, berusia 67 tahun, memilih menggugat pemerintah karena telah menyita rumah pribadinya yang jelas melanggar hak asasinya. Ia tidak pernah punya utang ke negara. Tidak pernah menjadi personal garantie. Tidak pernah menjaminkan kemana pun. 

Jakarta — Di usia yang tak lagi muda, Justina Elawitachya seharusnya menikmati hari-harinya dengan tenang di rumah yang telah lama menjadi miliknya. Namun, perempuan 67 tahun itu  terpaksa berhadapan dengan proses hukum setelah rumahnya di kawasan Intercon, Jakarta Barat, disita dan diblokir KPKNL Jakarta.

Justina tidak pernah memiliki utang kepada negara, tidak pernah menjadi penjamin, dan tidak pernah menjaminkan rumah tersebut kepada siapa pun. Tapi, rumahnya disita tanpa dasar. Karenanya ia memilih mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada 2 Juli 2026, ditujukan kepada Kementerian Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

Dalam gugatannya, Justina meminta pengadilan menghentikan penyitaan, mencabut pemblokiran sertifikat, sekaligus menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Rumah yang menjadi objek sengketa berdiri di atas tanah seluas 2.593 meter persegi di kawasan Taman Kebon Jeruk Intercon.

Menurut gugatan, sertifikat hak milik atas tanah tersebut terdaftar atas nama Justina dan hingga kini dokumen aslinya masih berada dalam penguasaannya. “Rumah milik Justina tidak pernah dijadikan agunan kepada bank, lembaga keuangan, maupun pihak lain,” kata Edi Winarto SH MH, kuasa hukum Justina.

Dalam dokumen gugatan, Justina juga menyatakan dirinya bukan debitur, bukan penanggung utang, bukan pemegang saham ataupun pengurus perusahaan, serta tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang dijadikan dasar penyitaan.

Menurutnya, namanya juga tidak pernah tercantum dalam amar putusan pengadilan mana pun sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar utang ataupun memberikan personal guarantee.

 

Peristiwa yang paling membekas baginya, menurut isi gugatan, terjadi pada 27 Agustus 2024 ketika petugas mendatangi rumahnya untuk melaksanakan penyitaan.

“Klien kami telah menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan miliknya dan tidak pernah dijaminkan. Karenanya, klien kami menolak menandatangani berita acara penyitaan maupun pemasangan papan sita,” jelas Edi Winarto.

Merasa haknya diabaikan, Justina mengaku telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak terkait. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkannya. Sementara itu, rumah yang menjadi tempat tinggalnya tetap berada dalam status sita dan blokir.

Bagi Justina, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif mengenai sertifikat tanah. Dalam gugatannya, ia mengaku mengalami tekanan batin, kecemasan, rasa takut, hingga terganggunya kesehatan akibat penyitaan yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum terhadap dirinya sebagai pemilik aset.

Ia juga mengaku kehilangan kesempatan memanfaatkan rumah tersebut karena tidak dapat dijual maupun disewakan selama status sita dan blokir masih melekat.

Melalui gugatan itu, Justina meminta majelis hakim menyatakan tindakan penyitaan dan rencana pelelangan atas rumahnya tidak sah, memerintahkan pencabutan blokir atas sertifikat hak miliknya, serta mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukannya.

Edi Winarto pun menambahkan, gugatan tersebut diajukan bukan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan kliennya, tetapi juga menjadi peringatan pemerintah tidak sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap aset milik pihak ketiga yang tidak pernah menjadi debitur maupun penjamin utang.

“Klien kami adalah pemilik sah rumah tersebut. Sertifikat asli masih berada di tangannya, rumah itu tidak pernah dijaminkan kepada siapa pun, dan nama beliau tidak pernah tercantum dalam amar putusan pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suatu utang. Karena itu, kami meminta pengadilan memulihkan hak-hak klien kami melalui proses hukum yang adil,” ujar Edi.

Menurutnya, perkara ini bukan sekadar sengketa kepemilikan aset, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara atas kepemilikan yang sah. “Kami percaya pengadilan akan memeriksa seluruh fakta dan alat bukti secara objektif sehingga keadilan dapat ditegakkan,” tutupnya.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Erich Folanda, Putra Betawi yang Bersahaja Diamanahkan Jabatan Strategis Pidana Khusus

    Erich Folanda, Putra Betawi yang Bersahaja Diamanahkan Jabatan Strategis Pidana Khusus

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rotasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung kembali menghadirkan satu nama yang menyita perhatian, Erich Folanda, S.H., M.Hum. Belum genap tiga bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Erich kini dipercaya menempati jabatan strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pusat penanganan perkara-perkara besar dan berprofil tinggi di […]

  • BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia,  JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kebocoran dan inefisiensi senilai Rp12,59 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero). Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sedikitnya 21 temuan, yang mencakup pemborosan anggaran, potensi kerugian negara, […]

  • Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer

    Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer

    • calendar_month Ming, 12 Jul 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer Jakarta — Di tengah derasnya arus budaya visual modern yang dipenuhi citra digital dan kecepatan informasi, seni patung justru kembali menawarkan pengalaman yang hening sekaligus reflektif. Melalui pameran kelompok bertajuk “Reflection Manifest”, SAL Project menghadirkan tujuh seniman lintas generasi yang mengeksplorasi medium tiga dimensi sebagai ruang dialog […]

  • Real Gram Kenalkan Applozin Skin Up Jelly, Produk Kesehatan Premium untuk Menjaga Kulit dari Dalam

    Real Gram Kenalkan Applozin Skin Up Jelly, Produk Kesehatan Premium untuk Menjaga Kulit dari Dalam

    • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Real Gram perusahaan Korea Selatan memperenalkan  Applozin Skin Up Jelly. Sebuah produk kesehatan premium untuk menjaga kulit dari dalam. JAKARTA — Brand kesehatan premium asal Korea, Real Gram, resmi memperkenalkan produk perdananya di Indonesia, Metaderma Applozin Skin Up Jelly, produk kesehatan berbasis sains yang dirancang untuk membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan kesehatan kulit dari dalam. […]

  • Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Bulan Ramadan bagi Prof. Djohermansyah Djohan bukan sekadar ritual tahunan. Ia memaknainya sebagai ruang rahmat, jeda refleksi, dan ladang pengabdian yang tak pernah selesai. Dalam perbincangan Hikmah Ramadan bersama Radio Elshinta, 2 Maret 2026 di Jakarta, guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu berbagi pengalaman spiritual yang sederhana, hangat, dan membumi. Ramadan, ujarnya, adalah bulan […]

  • Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PRP) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Rabu siang kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Sidang uji materi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma itu, dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi tiga hakim konstitusi […]

expand_less